 |
| Caption. Ketua DPW LDII Kalimantan Barat, Susanto saat diwawancarai Awak Media. Foto. (Ist) |
Ketua DPW LDII Kalimantan Barat, Susanto, mengatakan Muswil bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum lima tahunan untuk mengevaluasi seluruh perjalanan dan pelaksanaan program selama satu periode sekaligus memastikan kontribusi organisasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Ini sebenarnya agenda lima tahunan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi selama lima tahun. Alhamdulillah, ini dilaksanakan dengan baik,” ujar Susanto.
Menurutnya, LDII sebagai organisasi dakwah terus berupaya menempatkan diri sebagai salah satu komponen masyarakat yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan sosial dan pembangunan.
DELAPAN KLASTER PENGABDIAN JADI ARAH PROGRAM
Susanto menjelaskan, LDII Kalbar memiliki sejumlah bidang pengabdian yang terus dikembangkan sebagai bentuk kontribusi organisasi kepada masyarakat.
Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari kebangsaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hingga pengembangan energi baru terbarukan.
“LDII sebagai organisasi dakwah terus memposisikan diri sebagai sebuah komponen yang terus membantu pemerintah terhadap berbagai persoalan yang ada,” katanya.
Menurut Susanto, delapan klaster pengabdian tersebut menjadi bagian dari arah kerja organisasi yang akan terus diterjemahkan ke dalam program nyata.
Ia menegaskan, program tersebut tidak berhenti pada konsep, tetapi akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat.
“Poin yang terus kami kerjakan sebagai bagian dari pengabdian LDII untuk bangsa,” ujarnya.
Konsep delapan bidang pengabdian LDII juga telah menjadi bagian dari arah organisasi secara nasional, antara lain kebangsaan, dakwah keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan dan lingkungan, teknologi digital, serta energi baru terbarukan.
TIDAK BERJALAN SENDIRI, LDII BANGUN SINERGI
Dalam menjalankan berbagai program tersebut, Susanto menegaskan LDII tidak menutup diri.
Ia mengakui bahwa organisasi memiliki keterbatasan sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Dalam rangka untuk menjalankan delapan klaster itu kami tidak menutup diri karena kami juga ada kelemahan. Oleh sebab itu, kami terus bangun sinergitas, bangun kolaborasi dengan semua komponen yang ada,” katanya.
Kolaborasi tersebut, menurut Susanto, mencakup pemerintah, TNI, Polri, lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat lainnya.
Bagi LDII, kerja sama lintas sektor menjadi penting agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
“Kami berharap dengan penguatan sinergi dan kontribusi ini bisa membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan rasa kemanfaatan bagi umat dan akhirnya membantu terwujudnya pembangunan yang ada di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Komitmen membangun sinergi tersebut juga terlihat dalam sejumlah kegiatan LDII Kalbar sebelumnya. Pada September 2026, Kanwil Kemenag Kalbar mengapresiasi program LDII yang menyentuh bidang pendidikan, ekonomi, pangan, lingkungan dan energi terbarukan serta dinilai sejalan dengan program pemerintah.
PROGRAM KERJA SUDAH DISIAPKAN, TETAPI TETAP TERBUKA UNTUK DISESUAIKAN
Susanto mengatakan hasil Muswil nantinya akan diterjemahkan melalui program kerja yang telah disusun berdasarkan delapan klaster pengabdian.
Namun, ia menegaskan bahwa program kerja tersebut bukan sesuatu yang bersifat kaku.
Perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan penyesuaian maupun penguatan program.
“Tentu karena kami sudah ada program kerja yang diputuskan. Program kerja yang diputuskan itu menerjemahkan dari delapan klaster tadi,” jelasnya.
Menurut dia, dalam perkembangan ke depan, organisasi akan terus melihat perubahan lingkungan yang ada.
“Adapun nanti dalam perkembangan-perkembangan melihat lingkungan yang ada, maka bisa saja nanti diperkuat, bisa diselaraskan atau bahkan bisa diikat. Intinya memang kita menjalankan delapan program pengabdian,” katanya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi lima tahunan tidak hanya diarahkan untuk melihat apa yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan langkah organisasi menghadapi tantangan baru.
KEMANDIRIAN ENERGI KALBAR JADI PERHATIAN
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Susanto adalah sektor energi.
Ia menyoroti pentingnya Kalimantan Barat memperkuat ketahanan dan kemandirian energi agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun luar negeri.
Susanto menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan ketersediaan energi listrik.
“Kalau kita lihat aspek ketahanan bangsa itu akan rawan tatkala ada gejolak global,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan energi tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan listrik sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan daerah dan ketahanan nasional.
Jika terjadi gangguan geopolitik, krisis energi atau gangguan rantai pasok global, ketergantungan terhadap sumber energi dari luar dapat menjadi persoalan tersendiri.
Karena itu, Kalimantan Barat dinilai perlu mulai serius mengembangkan sumber energi yang tersedia di daerah.
SURYA, MIKROHIDRO HINGGA TEKNOLOGI ENERGI MASA DEPAN
Susanto mendorong agar pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat tidak hanya bertumpu pada satu sumber energi.
Menurutnya, potensi tenaga surya dapat dikembangkan, demikian pula pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan kondisi geografis dan sumber daya air yang tersedia.
“Kalbar semestinya harus membangun pembangkit-pembangkit listrik dengan memanfaatkan apa yang bisa. Bisa tenaga surya, bisa tenaga mikrohidro,” katanya.
Ia juga menyinggung kemungkinan pemanfaatan teknologi energi lainnya di masa depan.
“Bahkan kalau memang nanti konteksnya teknologi ramah lingkungan, bisa saja memanfaatkan uranium sebagai basis pengembangan teknologi nuklir,” ujarnya.
Pernyataan mengenai uranium tersebut merupakan gagasan yang disampaikan Susanto mengenai kemungkinan teknologi energi masa depan. Implementasinya tentu membutuhkan kajian ilmiah, keselamatan, regulasi, kelayakan ekonomi, tata ruang, lingkungan, serta kebijakan energi nasional yang sangat ketat.
Karena itu, pembahasan energi nuklir tidak dapat dilepaskan dari aspek keselamatan dan regulasi yang berlaku.
KETAHANAN ENERGI BUKAN SEKADAR SOAL LISTRIK
Bagi Susanto, persoalan energi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas.
Kemandirian energi berkaitan dengan kemampuan daerah menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, ekonomi, pendidikan, pelayanan publik dan sektor industri ketika terjadi perubahan kondisi global.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah atau luar negeri dapat menjadi kerentanan apabila terjadi gangguan distribusi maupun perubahan geopolitik.
Karena itu, pengembangan energi baru terbarukan menurutnya harus menjadi bagian dari strategi pembangunan Kalimantan Barat ke depan.
Gagasan tersebut juga sejalan dengan perhatian LDII secara nasional terhadap energi baru terbarukan. Dalam agenda organisasi LDII, energi terbarukan telah ditempatkan sebagai salah satu bidang pengabdian, termasuk melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya di sejumlah lingkungan pesantren.
LDII INGIN KONTRIBUSI NYATA, BUKAN SEKADAR PROGRAM
Susanto menegaskan bahwa seluruh program yang dirumuskan melalui Muswil pada akhirnya harus bermuara pada manfaat bagi masyarakat.
Organisasi tidak ingin hanya menghasilkan daftar program di atas kertas, tetapi berupaya agar program tersebut dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan kontribusi nyata.
Mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, ketahanan pangan, kebangsaan, teknologi hingga energi, seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat.
“Intinya memang kita menjalankan delapan program pengabdian,” tegasnya.
Karena itu, keberhasilan program menurutnya tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
MUSWIL MENJADI MOMENTUM KONSOLIDASI
Muswil VIII LDII Kalbar juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi.
Sebelumnya, DPW LDII Kalbar telah melakukan sosialisasi rencana Muswil kepada pengurus DPD kabupaten/kota, PC kecamatan dan PAC kelurahan/desa. Susanto menyebut Muswil sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah untuk menentukan arah kebijakan LDII Kalbar ke depan.
Dengan demikian, evaluasi lima tahun bukan hanya melihat capaian masa lalu, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kekurangan dan menyusun strategi baru.
Susanto menegaskan bahwa LDII menyadari tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat sendirian.
Karena itu, penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha dan kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi.
DELAPAN KLASTER DITUNTUT MENJAWAB TANTANGAN DAERAH
Tantangan Kalimantan Barat ke depan tidak sederhana.
Persoalan lingkungan, karhutla, ketahanan pangan, kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat, transformasi digital dan ketahanan energi membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Dalam konteks tersebut, delapan klaster pengabdian LDII diharapkan tidak berhenti sebagai struktur program organisasi, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kegiatan yang benar-benar menjawab persoalan di masyarakat.
Susanto mengatakan program dapat terus diselaraskan dengan perkembangan lingkungan strategis.
Artinya, ketika persoalan baru muncul, organisasi tetap memiliki ruang untuk memperkuat atau menyesuaikan program sesuai kebutuhan.
SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT JADI KUNCI
Susanto berharap keberadaan LDII dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kalimantan Barat.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, TNI dan Polri memiliki ruang kontribusi masing-masing.
Dalam kerangka itulah LDII ingin mengambil bagian melalui program-program pengabdian yang terukur dan dapat dirasakan manfaatnya.
“Kami terus bangun sinergitas, bangun kolaborasi dengan semua komponen yang ada,” katanya.
Dengan evaluasi lima tahunan dan penyusunan program baru, LDII Kalbar berharap organisasi semakin mampu beradaptasi terhadap perubahan sekaligus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat.
Muswil VIII pada akhirnya bukan hanya menjadi forum pergantian atau penetapan kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk menjawab satu pertanyaan penting: seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan dakwah dan pengabdian menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat.
Dan di tengah tantangan energi, lingkungan, ekonomi serta perubahan global, gagasan mengenai kemandirian daerah menjadi salah satu agenda yang semakin relevan untuk dibahas secara serius, berbasis kajian dan kolaborasi lintas sektor.( Novi)
0 Komentar